Banda Aceh – Dalam rangka meningkatkan mitigasi bencana, Pemerintah Kota Banda Aceh terus memperkuat jalinan kerja sama dengan berbagai pihak. Salah satunya dengan Jepang yang memiliki potensi risiko bencana serupa dengan Indonesia yakni gempa bumi dan tsunami.
Dan yang teranyar, Kamis (28/6/2018), Wali Kota Banda Aceh Aminullah Usman menerima delegasi dari Negeri Sakura di pendopo. Mereka yang hadir antara lain Asami Okahashi Urban Development Specialist UNDP, Yuichi Ono representatif International Research Institute of Disaster Science (IRIDeS) Tohoku University, dan Kazuhi Tsuji Director Global Business Division Fujitsu Limited.
Sementara Wali Kota Aminullah turut didampingi oleh Kepala Bappeda Gusmeri, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Fadhil, Kadiskominfotik Bustami, dan Kabag Administrasi Pembangunan Setdako Banda Aceh M Saifuddin Ambia. Hadir pula sejumlah akademisi/peneliti dari Unsyiah.
Kepada tamunya, Aminullah mengungkapkan kebahagiaanya atas besarnya perhatian Jepang untuk Aceh khususnya Banda Aceh. “Atas nama pemerintah dan masyarakat Banda Aceh saya mengucapkan ribuan terima kasih atas dukungan dan perhatian yang negara anda berikan bagi kota kami selama ini,” katanya.
Menurutnya, sebagai kota yang baru bangkit dari bencana gempa bumi dan tsunami pada 2004 silam, Banda Aceh masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi. “Mulai dari implementasi konsep pengurangan risiko bencana hingga pewujudan smart city, kota tangguh dan berkelanjutan. Untuk itu, kami butuh banyak dukungan baik dari dalam maupun luar negeri.”
Di samping mitigasi bencana, sambungnya, Banda Aceh juga membutuhkan dukungan dalam pembangunan sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. “Dalam bidang ekonomi yang sedang kami upayakan yakni menekan angka pengangguran dan kemiskinan yang kini masih berada di angka 7,75 dan 7,5 persen,” katanya.
“Salah satu upaya yang bisa kita lakukan yakni dengan meningkatkan kesejahteraan petani nelayan yang ada di Banda Aceh. Misalnya dengan mengadopsi teknik budidaya Tiram secara modern yang sudah berhasil dikembangkan di Kota Higashimatsushima-Jepang. Transfer knowledge tentu sangat kami butuhkan,” katanya.
Terkait proposal dari para pihak Jepang yang hadir dalam kesempatan tersebut, wali kota menyatakan pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu untuk kemudian diambil langkah-langkah kerja sama yang konkret. “Hasilnya akan kami sampaikan dalam waktu dekat kepada bapak-ibu sekalian, dan semoga dapat segera kita tuangkan dalam sebuah Memorandum of Understanding (MoU),” pungkas wali kota.
Jepang Andalkan Multi Sistem dalam Menghadapi Tsunami
Sementara itu, Yuichi Ono dari IRIDeS Tohoku University mengatakan idealnya pembangunan sektor ekonomi dan pembangunan sistem pengurangan risiko bencana suatu daerah harus berjalan seimbang. “Terkait mitigasi bencana, kami sudah berinvestasi sejak lama pasca kekalahan perang 1945. Mulai saat itu pemerintah sudah mengalokasikan anggaran khusus untuk mitigasi bencana,” ungkapnya.
Dan hasil dari investasi tersebut, sebutnya, terbukti angka korban jiwa pada saat tsunami menghantam kawasan Higashimatsushima pada 2011 lalu dapat berkurang secara signifikan. “Potensi korban jiwa waktu itu yang berkisar di angka 200 ribu dapat ditekan menjadi 20 ribu jiwa,” ungkapnya lagi.
Penyandang gelar PhD in Geography ini menambahkan, saat ini Jepang menerapkan multi sistem dalam upaya pengurangan risiko bencana. “Jadi kami tidak mengandalkan satu sistem saja, tapi multi sistem yang terus kami kembangkan mulai dari early warning system, membangun sea wall sepanjang 400 kilometer, hutan pantai, kanal saluran air, dan menentukan zona aman bagi penduduk,” bebernya.
“Selain infrastruktur dan teknologi, tentu saja pendidikan kebencanaan mulai dari tingkat sekolah dan pelatihan serta simulasi bencana bagi masyarakat termasuk riset-riset secara kontinu terus kami lakukan. Mengingat Banda Aceh dan beberapa kota di Jepang memiliki potensi bencana yang sama, kita bisa saling belajar dan berbagi best practice dalam hal mitigasi bencana,” katanya seraya memuji kearifan lokal Aceh seperti pelestarian istilah Smong untuk mengedukasi masyarakat. (Jun)
