Banda Aceh – Wakil Wali Kota Banda Aceh, Zainal Arifin membuka Pelatihan Pendidikan Politik Bagi Perempuan Kota Banda Aceh Tahun 2017, Selasa (1/8/2017). Acara ini diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (P3AP2KB) Banda Aceh di aula dinas tersebut.
Dalam pelatihan yang diikuti oleh merupakan perwakilan dari Balee Inong dan beberapa gampong yang ada di Kota Banda Aceh, Zainal Arifin berharap pelatihan ini selain dapat menambah pengetahuan di bidang Politik bagi Ibu-ibu, juga dapat memberikan motivasi bagi ibu-ibu untuk terjun ke dunia politik.
“Selama ini banyak kaum perempuan berfikir bahwa dunia politik itu keras, kotor, dan penuh intimidasi, sehingga dibutuhkan suatu usaha untuk meluruskan pandangan tersebut melalui pendidikan politik yang sehat dan benar,” kata Zainal.
Selain membuka acara, Zainal Arifin juga menjadi pemateri dalam pelatihan ini. Ia mempresentasikan tentang bagaimana partisipasi dan pemenuhan hak politik perempuan di kota Banda Aceh.
“Permasalahan sekarang adalah ketidakcukupan para perempuan yang ingin ditampilkan dalam posisi di dunia politik dan kebijakan-kebijakan yang masih sangat minim keberpihakannya kepada perempuan. Jika saja perempuan banyak masuk ke parlemen-parlemen, tentu akan lebih banyak kebjiakan yang memihak kaum hawa,” ujar wakil Wali Kota yang juga akrab disapa Keuchik Zainal.
Faktor perempuan masih jarang muncul dan sangat sedikit di dunia politik, lanjut Zainal, karena kaum perempuan sendiri tidak memilih calon perempuan baik dalam pemilihan kepala daerah maupun legislatif. Lalu, suhu persaingan antar sesama perempuan lebih tinggi, dibandingkan lelaki yang kebanyakan masih dalam tahap yang sehat.
“Minimnya perempuan di pentas politik juga dipengaruhi oleh orang-orang cerdas di kalangan perempuan masih tidak mau melibatkan diri ke dalam dunia politik. Mereka masih tidak berani dan lebih memilih posisi aman. Nah, makanya ini harus disosialisasikan, sehingga nanti jika perempuan semakin ramai di perpolitikan, maka segala kebijakan akan lebih memihak terhadap kaum perempuan,” kata Zainal Arifin.
Selain itu Zainal juga menyebutkan, diakui keterlibatan perempuan dalam demokrasi, justru mampu mendorong perubahan sosial, menuju civil society yang mandiri dan bermartabat. Adalah suatu yang tidak berimbang jika proses pembangunan tidak melibatkan perempuan, karena perempuan adalah satu kelompok yang justru lebih besar dari laki-laki di kota ini,” tutup Zainal Arifin.(hfz)
