Banda Aceh – Pada acara pembukaan konferensi City Sanitation Summit (CSS) XVI AKKOPSI, Plt Wali Kota Banda Aceh Hasanuddin memaparkan progres pencapaian target universal akses di Kota Banda Aceh hingga saat ini, Kamis (24/11/2016).
Di hadapan Menko Bidang PMK Puan Maharani dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyono yang ikut hadir acara yang berlangsung di Gedung AAC Dayan Dawood itu, ia menyatakan Pemko Banda Aceh sangat perduli terhadap pengembangan sanitasi. “Komitmen tersebut ditunjukkan di antaranya melalui pengembangan Buku Putih Sanitasi yang diintegrasikan dengan dokumen perencanaan perkotaan lainnya.”
“Sebagai hasilnya, saat ini tercatat rasio rumah tinggal yang berakses sanitasi di Banda Aceh sudah mencapai 97 persen, dengan cakupan pelayanan sampah sebesar 88 persen. Cakupan layanan air bersih juga sudah mencapai 88 persen,” ungkap Hasanuddin yang juga mejabat sebagai Kadishubkomintel Aceh ini.
Di sektor drainase, sambungnya, Banda Aceh sudah memiliki sistem drainase yang sebagian besar sudah tertutup sepanjang 186 km lebih. Sistem drainase ini terbagi dalam delapan zona dan terbukti cukup efektif mengatasi permasalahan banjir genangan pada musim hujan. Selain itu pemerintah juga sudah membangun sembilan rumah pompa dan 129 pintu air.”
Hal lainnya, berbagai pendekatan pemeliharaan dan perlindungan lingkungan juga terus digalakkan. “Mulai dari program peningkatan Ruang Terbuka Hijau yang saat ini mencapai 809,7 hektar dari target sebesar 928 hektar, hingga upaya peningkatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat melalui berbagai komunitas hijau,” katanya.
Meski begitu, pihaknya menyadari masih banyak hal yang perlu dilakukan untuk perbaikan kualitas sanitasi di Banda Aceh, baik dalam bidang layanan air bersih, pengelolaan air limbah, maupun persampahan. “Dukungan dari berbagai pihak khususnya dari AKKOPSI akan sangat berharga bagi upaya tersebut, sehingga sesuai dengan target pembangunan maka pada 2019 nanti, diharapkan 100 persen masyarakat Kota Banda Aceh sudah memiliki akses terhadap sanitasi.”
Ia pun menyebutkan, AKKOPSI merupakan wadah yang sangat berharga bagi upaya percepatan pencapaian target universal akses. “Pertemuan ini menjadi bagian penting bagi kita semua untuk mengambil peran dalam menetapkan langkah-langkah yang lebih konkret untuk mencapai tujuan tersebut.”
Melalui kegiatan CSS, pihaknya juga merekomendasikan peningkatan berbagai program partisipasi masyarakat di dalam upaya pencapaian universal akses. “Masyarakat sebagai aktor utama yang terlibat secara langsung dalam proses ini, harus benar-benar memahami pentingnya sanitasi dan dampaknya bagi kualitas hidup mereka. Sehingga prilaku dan kebiasaan yang cinta dan perduli sanitasi dapat benar-benar tertanam dalam jiwa masyarakat kita,” pungkasnya.
Seperti diketahui, RPJMN 2015-2019 mengamanatkan pada 2019 Indonesia harus bisa mencapai universal akses atau yang disebut sebagai gerakan 100-0-100 (100% akses air minum-0% pemukiman kumuh-100% akses sanitasi). Artinya, pada 2019 setiap mayarakat Indonesia baik yang tinggal di perkotaan maupun kawasan perdesaan sudah memiliki akses 100 persen terhadap sumber air minum aman dan fasilitas sanitasi layak, serta 0 persen yang menghuni kawasan kumuh.
CSS XVI AKKOPSI 2106 di Banda Aceh diikuti oleh 55 bupati/wakil bupati dan wali kota/wakil wali kota se-Indonesia. Kepala daerah yang hadir antara lain Wali Kota Bandung Ridwan Kamil, Wali Kota Bogor Arya Bima, Wali Kota Balikpapan yang juga Ketum AKKOPSI M Rizal Effendi, Bupati Tojo Una-Una Mohammad Lahay, dan Bupati Rokan Hilir Suyatno. (Jun)
